Responsive Ads Here

Rabu, 04 September 2019

Pemerintah Kota Yogyakarta Tengah Menyiapkan Aturan Terkait Homestay

Homestay telah menjadi salah satu pilihan akomodasi baru dalam pariwisata, tidak terkecuali di Yogyakarta. Hanya saja, hingga saat ini belum ada standard yang mengatur mengenai homestay yang dapat digunakan untuk menjadi tempat wisatawan menginap. Menyadari hal ini tentunya dapat berpengaruh pada tingkat kenyamanan dari para wisatawan. Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari masalah tersebut dan bergerak cepat untuk menentukan standard dari homestay di kota tersebut.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa aturan terkait dengan syarat dan standardisasi yang mengatur pengelolaan bisnis homestay akan segera dikeluarkan. Akan tetapi, penyusunan baru akan dilakukan setelah pemerintah kota menyelesaikan penyusunan aturan mengenai batasan usaha dan syarat bagi hotel bintang 4 dan 5.

"Aturan dan standardisasi dari pengelolan homestay akan segera di susun. Aturan ini memiliki tujuan untuk memastikan wisatawan mendapatkan kenyamanan dan sekaligus menjaga supaya tidak terdapat masalah sosial di tengah masyarakat," jelas Heroe.

Pemerintah Kota Yogyakarta Tengah Menyiapkan Aturan Terkait Homestay

Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta tengah membuka kesempatan untuk membuka bisnis homestay di tengah moratorium penerbitan izin bagi hotel berbintang 1 hingga 3. Bisnis homestay ini dianggap dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Di samping itu, banyaknya jumlah homestay juga dipercaya dapat mengembangkan industri wisata di Kota Yogyakarta.

Walaupun begitu, kemunculan dari homestay yang cukup banyak di Yogyakarta bukanlah tidak memiliki masalah. Ditengah perkembangan homestay, terdapat masalah di tengah masyarakat terkait dengan pengelolaan homestay yang berasal dari rumah dengan status kontrak untuk menjalankan usaha terseut.

Mengatasi masalah tersebut, Heroe memastikan bahwa pemerintah kota akan membuat aturan yang terkait dengan status bangunan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan bisnis homestay. Pemerintah juga akan membuat ketentuan fasilitas yang harus ada dalam bisnis homestay.

"Tentunya akan ada aturan terkait dengan status bangunan yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis homestay berikut dengan fasilitas apa yang harus ada dan sistem pengelolaannya," jelasnya.

Heroe menjelaskan bahwa penyusunan aturan terkait standard pengelolaan homestay akan melibatkan berbagai pihak seperti organisasi perangkat daerah di Pemkot Yogyakarta, masyarakat hingga para stake holder di Kota Yogyakarta. Pelibatan banyak pihak disebabkan oleh masukan dari berbagai pihak terkait bisnis ini cukup diperlukan oleh pemerintah kota.

"Bagaimanapun juga, masyarakat di wilayah akan bersinggungan langsung dengan keberadaan bisnis homestay ini jika diizinkan," jelasnya.

Sejauh ini, jumlah homestay di Yogyakarta belum diketahui karena belum terdata sama sekali. Akan tetapi, untuk jenis akomodasi lainnya seperti hotel berbintang telah mencapai 82 hotel menurut data BPS pada tahun 2017. Sementara itu, untuk hotel non-bintang telah mencapai angka 356 hotel.

Terkait dengan aturan homestay ini, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Prawirodirjan Ajar Permono sangat mendukung karena menurutnya banyak sekali bangunan yang dikontrakan oleh pemilik aslinya dan berubah menjadi homestay. Hal ini menurutnya menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat.

"Pemilik bangunan biasanya tinggal di luar kota. Mereka menyewakan dan terkadang ada tamu yang diduga membawa minuman keras sehingga masyarakat menjadi resah," jelasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar