Responsive Ads Here

Selasa, 20 Agustus 2019

Warga Cimahi Sayangkan Pernyataan Walikota Cimahi Terkait Gugatan Guest House Di Setraduta

Warga Blok L5 Kompleks Perumahan Setraduta Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi menyayangkan pernyataan dari Walikota Cimahi Ajay M. Priatna mengenai gugatan perizinan guest house Rozelle yang tengah disengketakan di pengadilan. Masyarakat berharap fungsi dari perumahan dapat dikembalikan ke fungsi awal yaitu menjadi ruang hunian bukan tempat komersil.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum warga Blok L5 Setraduta, Denny Chandra S.H.
"Kami sangat menyayangkan pernyataan dari Pak Ajay yang dimana mengatakan bahwa dirinya akan memeriksa terlebih dahulu terkait dokumen guest house tersebut yang dimana ini merupakan perkara yang sudah lebih dari 1 tahun. Kami mempertanyakan apakah Pak Wali baru akan mengecek ketika masalah sudah ada di pengadilan. Tuntutan kami ya agar hunian tetap sesuai peruntukannya," jelasnya.

Menurut warga yang berada di Blok L5, pemukiman tersebut sudah ada sebelum guest house Rozelle berdiri. "Hal tersebut tinggal dilihat dari IMB rumah warga dengan milik guest house apakah milik warga yang terlebih dahulu atau guest house. Selain itu, dari RDTR pun terlihat bahwa Setraduta adalah wilayah untuk perumahan," jelasnya.

Warga menjelaskan bahwa penolakan pendirian guest house di area permukiman bukan didasari oleh konflik personal.

Warga Cimahi Sayangkan Pernyataan Walikota Cimahi Terkait Gugatan Guest House Di Setraduta

"Apabila hotel tersebut milik pejabat atau siapaun, pasti tetap akan diprotes oleh warga. Kami sudah meminta pembicaraan untuk menyampaikan keberatan atas perizinan yang diberikan oleh Pemkot kepada Walikota Cimahi sehingga hal ini dapat terang benderang terkait permasalahan tersebut akan tetapi keinginan warga tersebut tidak ditanggapi," jelasnya.

Bahkan, menurut Denny, perkembangan terakhir di lapangan setelah sidang pemeriksaan setempat, warga yang berada di blok lain menyaksikan pemeriksaan juga menyampaikan protes.

"Mereka juga merasa keberatan kalau wilayah hunian Setraduta berubah menjadi tempat komersil. Warga yang bergabung dalam protes ini semakin banyak karena warga dari blok lain secara spontanitas ikut membuat petisi menolak kehadiran guest house dan kami telah menyerahkan petisi tersebut sebagai salah satu alat bukti pada sidang PTUN," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Hella Haerani menjelaskan bahwa penerbitakn IMB untuk guest house yang berada di permukiman Setraduta telah sesuai dengan aturan.

"Kami telah mempelajari berkas yang ada bahwa IMB dikeluarkan pada 4 Oktober 2018 No. 503.60203/1538/DPMPTSP/2018 atas naam Heni Sujarwo. Menurut kami sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Persyaratan lengkap termasuk didalamnya adalah izin tertangga, kamis udah berkoordinasikan dengan bagian hukum Sekretaris Daerah Cimahi dan Kejaksaan Negeri Cimahi," jelasnya.

Menurut Hella, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin IMB jika pemohon tidak memenuhi berkas yang telah menjadi syarat pengajuan IMB.

"Izin tertangga, pernyataan RT, RW, lurah dan camat juga telah dilengkapi oleh pemohon. Jika syarat sudah lengkap akan tetapi tidak diterbitkan maka Pemkot dapat dipidana," jelasnya.

Soal sah atau tidaknya persyaratan yang diserahkan pemohon untuk mengurus izin bukan menjadi kewenangan DPMPTSP.

"Kami hanya mengurus soal administrasi karena sudah lengkap sehingga kami terbitkan. Untuk masalah validalitasnya merupakan kewenangan dari dinas lain seperti DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan aparat kewilayahan RT/RW," jelas Hella.

Pemilik guest house diketahui mengajukan permohonan perizinan dengan mengambil formulir pada 19 Januari 2015 yang dimana diserahkan kembali pada 19 September 2018 setelah melengkapi semua syarat untuk mendirikan guest house tersebut.

Mengenai keinginan masyarakat agar IMB dari guest house Rozelle dicabut, Hella menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat dengan seenaknya mencabut IMB yang telah diterbitkan.

"Intinya tunggu putusan dari pengadilan. Kami tidak dapat mencabut begitu saja karena saat ini dalam proses peradilan. Kalau di pengadilan diputuskan bahwa IMB tersebut cacat hukum maka terdapat prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan pencabutan. Tidak dapat begitu saja di cabut," tuturnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar