Responsive Ads Here

Rabu, 28 Agustus 2019

Pemilik Hotel Di Kota Bogor Targetkan Pasar Baru Sebagai Respon Pemindahan Ibukota

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yaitu tepatnya ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara baru-baru membuat sektor ekonomi mulai menyusun ulang strategi mereka termasuk sektor perhotelan dikarenakan pemindahan ini akan membuat beberapa instansi pemerintah akan dipindahkan dari kementerian hingga bank sentral.

Para pengusaha tersebut mengaku khawatir bahwa pemindahan ini akan memberikan dampak bagi bisnis mereka salah satunya adalah menurunnya tingkat okupansi hotel di Bogor, Jawa Barat.
Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay menjelaskan bahwa kegiatan pemerintah yang dilakukan hotel seperti semintar hingga rapat memiliki kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk bisnis hotel.

"Kalau pemerintah pusat dipindah secara otomatis Bogor tidak akan lagi menjadi salah satu lokasi MICE," kata Yuno.

Sejauh ini, instansi pemerintah dianggap seabgai salah satu pengguna atau penyewa terbesar untuk MICE dibandingkan korporasi dan perusahaan swasta.

Pemilik Hotel Di Kota Bogor Targetkan Pasar Baru Sebagai Respon Pemindahan Ibukota

"Kota Bogor itu okupansinay sekitar 60-70 persen pada week day yang dimana sebagian besar diisi oleh konsumen dari instansi pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti rapat hingga seminar dan penyuluhan," kata Yuno.

Dirinya menceritakan bahwa pada 1 Desember 2014, pemerintah mengeluarkan surat edaran kepada setiap instansi pemerintah baik itu pusat maupun daerah terkait perlarangan penggunaan fasilitas hotel untuk kepentingan MICE dari PNS.

Kebijakan tersebut dianggap langsung berdampak untuk sektor perhotelan di Indonesia terutama Bogor yang dimana tingkat okupansi langsung menurun.

"Itu salah satunya. Kebijakan pelarangan saja berdampak dengan penurunan apalagi ini pemindahan kementerian. Bisa saja tidak ada aktivitas sama sekali," kata Yuno.

Walaupun proses pemindahan belum akan dilakukan dalam jangka waktu dekat, akan tetapi beberapa pengusaha perhotelan di Bogor telah mulai berpikir keras bagaimana untuk dapat lepas dari ketergantungan dari acara pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan.

"Setelah diumumkan kemarin itu berarti pemindahan ini positif dan kita harus mencari segmen baru kecuali pergantian Presiden pada 2024 setelah Presiden Jokowi mengambil keputusan pembatalan pemindahan mengingat Indonesia kan begitu, ganti kepala ganti kebijakan," jelasnya.

Menurutnya, untuk dapat meningkatkan okupansi, hotel akan fokus untuk menggarap segmen wisatawan, pebisnis dan keluarga sekaligus harus adanya kerja sama antara para pelaku usaha perhotelan.

"Membentuk segmen market baru itu harus bersama-sama tidak bisa sendiri-diri karena hal ini menyangkut bagaimana mengemas perhotelan di Bogoro termasuk juga meningkatkan kualitas SDM," lanjut Yuno.

Pemkot Bogor juga diharapkan dapat memberikan terobosan dalam pemasaran pariwisata dengan mengembangkan destinasi wisata yang telah ada dan menyelenggarakan berbagai atraksi wisata secara berkala. Salah satu contohnya adalah even seni budaya, kerajinan, kuliner ataupun wisata olahraga yang kerap didegungkan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Pengembangan atraksi wisata secara berkala tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bogor sehingga bisnis perhotelan dapat tetap bertahan ketika pemindahan pusat pemerintah di laksananak.

"Jangan sampai terlena dengan destinasi wisata yang sudah ada saat ini karena wisata itu berhubungan dengan trend semakin tidak dikembangkan wisata maka akan semakin menurun. Saat ini Kabupaten Bogor tengah gencar membangun tempat wisata. Kalau kita sudah tidak memiliki lahan yang dapat mengakomodasi hal tersebut sehingga jika tidak memiliki terobosan maka bisa kalah bersaing dengan daerah lain," terangnya.

Kondisi tersebut juga akan terjadi di hotel yang berada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sebagian hotel yang berada di sana juga memiliki target pasar penyewaan fasilitas untuk kebutuhan instansi pemerintah.

"Walaupun banyak objek wisata akan tetapi hari ini pangsa pasarnya masih dari instansi pemerintah untuk keperluan MICE," jelas Boboy Ruswanto yang merupakan Wakil Ketua BPC PHRI Kabupaten Bogor.

Untuk mengantisipasi hal ini, beberapa pengusaha hotel di Kabupaten Bogor telah mengambil ancang-ancang dengan mengubah strategi pemasaran terutama mereka yang berada di Puncak.

"Dari kementerian yang menggunakan fasilitas hotel di Kabupaten Bogor saat ini hanya tersisa 20 persen karena sebagian telah mengalihkan ke Kota Bogor walaupun begitu pemindahan ini pasti akan berpengaruh besar terutama ketika kabarnya ada sekitar 1 sampai 1,5 juta PNS yang akan ikut pindah," jelas Boboy.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar