Responsive Ads Here

Minggu, 30 Juni 2019

Homestay Pada Tahun 2020 Hanya Membayar Pajak Sebesar 0,5%

Beban pemilik pondok wisata atau homestay akan menjadi lebih ringan karena Kementerian Pariwisata tengah mengodok rencana untuk membedakan segmen bisnis homestay dengan hotel sehingga para pemilik homestay akan mendapatkan keringan pajak dibandingkan sebelumnya.
Ketua Tim percepatan Homestay Kementerian Pariwisata Anneke Prasyanti mengatakan bahwa selama ini para pelaku bisnis homestay harus membayar pajak sebesar 10 persen kepada daerah. Jumlah tersebut sama dengan apa yang dibayar oleh para pengelola hotel.

Pengenaan pajak tersebut diatur dalam Kalsifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia Nomor 55130 mengenai Pondok Wisata yang memiliki arti mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan untuk umum dengan pembayaran harian yang dilakukan oleh perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang ditinggali oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemilik rumah tinggal tersebut.

Homestay Pada Tahun 2020 Hanya Membayar Pajak Sebesar 0,5%

"Homestay ini disamakan dengan hotel karena memberikan kemudahan, kenyamanan dan lainnya sebagai bagian dari akomodasi pariwisata. Padahal secara konsep baik homestay dan hotel itu sangat berbeda, belum lagi dari segi fasilitas dan sebagainya," kata Anneke.

Dirinya menilai bahwa besaran pajak yang awalnya 10% sangat memberatkan para pemilik homestay. Terutama dari segi omset, homestay tidaklah lebih dari RP 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayarkan oleh para pemilik homestay nantikan akan disetarakan dengan pajak UMKM sesuai dengan PP No. 23/2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu yaitu 0,5%.

Anneke mengungkapkan bahwa saat ini telah dilaksanakan tahap pengkajian untuk penetapan yang dimana akan memberikan definisi baru kepada homestay dalam KBLI sehingga homestay dan hotel tidak akan dianggap sama lagi.

"Ini karena belum ada definisi yang jelas sekaligus payung hukum untuk homestay ini. Masih belum ada peraturan daerah yang membahas pajak homestay sehingga besaran yang dibayarkan oleh pemilik homestay itu sama dengan besaran yang dibayarkan oleh hotel," jelasnya.

Homestay Pada Tahun 2020 Hanya Membayar Pajak Sebesar 0,5%

Anneke menjelaskan bahwa rencana penurunan pajak homestay menjadi 0,5% dari 10% telah melalui tahan diskusi dengan dinas pajak daerah, dinas pendapatan daerah, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indoensia, Asita dan juga pemilik homestay. besaran pajak baru untuk homestay ini diharapkan sudah dapat diimplementasikan pada awal 2020.

Dirinya berharap dengan besaran pajak yang hanya 0,5% ini dapat membuat pelaku bisnis homestay ini menjadi penggerak ekonomi untuk wilayahnya masing-masing terutama perekonomian warga desa.

Walaupun demikian, Anneke tidak dapat merinci berapa banyak homestay yang terdaftar di Indonesia. Dirinya mengaku bahwa tidak memiliki data tersebut karena belum semua teridentifikasi.

"Dinas Pariwisata dari masing-masing daerah belum selesai mendata jumlah homestay didaerahnya. Saat ini sudah dipetakan 10 destinasi prioritas dan 5 destinasi branding jadi tidak di 34 provinsi. Kami tengah membuat mekanisme pendataan digital sehingga kedepannya dapat memudahkan pendataan seluruh homestay ataupun hotel di Indonesia," jelasnya.

Disisi lain, mengenai program pembangunan 10 ribu homestay pada tahun ini, Anneke mengatakan bahwa target tersebut sudah tercapai 50% atau sekitar 5.000 unit yang terealisasikan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar